Komisi I DPRD Kota Solok Tinjau pelaku UMKM di Kota Solok

DPRDKOTASOLOK - UMKM merupakan salah satu sektor yang menjadi penopang hidup bagi masyarakat,selain itu UMKM juga merupakan salah satu potensi yang perlu dikembangkan terkait bagaimana caranya UMKM tersebut bisa Mandiri, Kreatif dan Berdaya Saing serta didorong dengan dukungan regulasi dan ekosistem bisnis yang baik. Hal tersebut disampaikan oleh Koodinator komisi I,Amrinof Dias Dt Ula Gadang.SH Bersama Komisi I DPRD Kota Solok yang diketuai oleh Deni Nofri Pudung,Wakil Ketua Hendra Saputra.SH dan anggota komisi I diantaranya Rusdi Saleh dan Rika Hanom.S.Pd pada saat mengunjungi beberapa tempat UMKM di Kota Solok,Selasa (4/2/2025).


Ketua Komisi I,Deni Nofri Pudung menyampaikan bahwa ada beberapa isu strategis terkait UMKM yang perlu menjadi perhatian bersama para stakeholder demi eksistensi UMKM di Kota Solok.salah satu isu tersebut adalah terkait akses pemasaran, Tantangan Digitalisasi dan Legalitas atau branding. Komisi I DPRD Kota Solok mendorong OPD terkait yaitu Dinas Koperindag Kota Solok untuk dapat memberdayakan UMKM melalui beberapa hal diantaranya memfasilitasi atau membantu pelaku UMKM dalam pembuatan branding dan packaging yang menarik terhadap produk usaha mereka,selain itu Dinas Koperindag diminta untuk lebih membantu atau mendampingi pelaku UMKM dalam bidang mempromosikan produk mereka secara online atau melibatkan seluruh UMKM dalam kegiatan pameran produk usaha UMKM.

Sementara itu komisi I dalam kunjungan lapangan ke beberapa UMKM seperti Dewi Songket,Ani Indah Bordir dan Randang Bundo Kelurahan VI Suku masih ditemui beberapa kendala yang masih dirasakan oleh pelaku usaha tersebut yaitu masih kurangnya kemampuan anggota bordir untuk menghasilkan produk yang berkualitas oleh karena itu untuk mengatasi hal tersebut sangat perlu dilakukan pelatihan-pelatihan terkait pengembangan SDM pelaku usaha UMKM tersebut.

Lebih lanjut Dewi Songket menjelaskan bahwa selama bergerak dalam usaha pembuatan songket, tempat usahanya sudah menerima bantuan dari Pemerintah Daerah dalam bentuk alat Tenun songket dan juga telah dibantu dalam pembuatan HAKI (Hak Kekayaan Intelektual) terhadap motif songket cantik manis dengan bunga krisan yang pengurusannya difasilitasi oleh Dinas Perdagangan dan UMKM Kota Solok. untuk Pemasaran songket Solok kami masih menjual di tempat usaha sendiri dan terkadang kami juga di ikut sertakan promosi songket melalui event dan pameran-pameran Pemerintah seperti Rang solok baralek gadang di Jakarta.

Sementara itu UMKM Rendang Bundo yang saat ini telah mampu menembus pasar Nasional sangat mengapresiasi DPRD Kota Solok dan Pemerintah Daerah yang sudah membantu proses berjalannya usaha rendangnya.usaha rendang bundo selama ini sudah menerima beberapa bantuan dari Pemerintah Daerah melalui Dinas Perdagangan dan UKM berupa mesin santan serta memfasilitasi pengurusan izin dari BPOM serta label Halal, disamping itu pihak Pemerintah Daerah juga telah membantu dalam hal pemasaran dan promosi baik Sumatera Barat maupun Nasional,”ungkap pemilik Randang Bundo.


Koodinator Komisi I DPRD Kota Solok,Amrinof Dias Dt Ula Gadang.SH menyarankan kepada Pemerintah Daerah dalam hal penyedian Snack rapat-rapat yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah agar menggunakan produk dari UMKM yang ada di Kota Solok.menyikapi masih banyak pelaku UMKM di Kota Solok yang tersebar di beberapa Kelurahan kami komisi I berharap Dinas terkait untuk membuka sebuah outlate atau rumah gallery yang dapat memajang seluruh produk UMKM di Kota Solok,kami menyarankan outlite tersebut berada di pusat kota seperti di pasar semi modern yang hingga saat ini belum dimanfaatkan sesuai fungsinya.selain menjadi tempat atau pusat seluruh UMKM Kota Solok bangunan pasar semi modern tersebut juga dapat dijadikan sebagai tempat pelatihan bagi pelaku UMKM terkait Packaging,nanti OPD terkait bisa memberikan semacam aplikasi untuk membantu pemasaran melalui online, Sehingga masyarakat luas dapat mengakses produk – produk UMKM Kota Solok kapan saja,”ucap Amrinof Dias Dt Ula Gadang.

(Bagian Persidangan dan Perundang-undangan)