FRAKSI GOLKAR TEKANKAN PERUBAHAN APBD 2026 HARUS TERUKUR, TRANSPARAN DAN BERPIHAK PADA RAKYAT

DPRDKOTASOLOK - Fraksi Partai Golkar DPRD Kota Solok meminta Pemerintah Kota Solok memastikan perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 disusun secara terukur, tepat sasaran, transparan, dan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat. Hal tersebut disampaikan Juru Bicara Fraksi Partai Golkar, Dr. Rio Putra, MM, dalam Rapat Paripurna DPRD Kota Solok dengan agenda penyampaian pandangan umum fraksi terhadap Nota Penjelasan Wali Kota Solok mengenai Ranperda Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026, Senin malam (7/9/2026).

Rio mengatakan, perubahan APBD merupakan bagian penting dalam menyesuaikan anggaran dengan perkembangan kondisi daerah dan kebutuhan masyarakat. Karena itu, setiap perubahan anggaran harus memiliki dasar yang jelas serta diarahkan pada program yang memberikan manfaat nyata.

Berdasarkan Nota Keuangan yang disampaikan Pemerintah Kota Solok, pendapatan daerah dalam Perubahan APBD 2026 diproyeksikan sebesar Rp590.614.138.150. Sementara itu, Belanja Daerah direncanakan sebesar Rp622.822.463.040,06, sehingga terdapat defisit sebesar Rp32.208.324.890,06. Defisit tersebut akan ditutup melalui pembiayaan netto yang bersumber dari sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya.

Fraksi Golkar menegaskan, proses penyusunan perubahan APBD harus tetap mengacu pada hasil pembahasan Pemerintah Daerah bersama DPRD terhadap rancangan perubahan KUA dan rancangan perubahan PPAS yang telah dituangkan dalam nota kesepakatan.

DPRD, kata Rio, memiliki peran penting sebagai mitra pemerintah sekaligus menjalankan fungsi pengawasan agar perubahan anggaran tetap sejalan dengan prioritas pembangunan, aspirasi masyarakat, serta prinsip efisiensi, transparansi dan akuntabilitas.

Salah satu perhatian Fraksi Golkar adalah dampak musim kemarau terhadap sektor pertanian di Kota Solok. Berkurangnya curah hujan dan ketersediaan air dinilai berpotensi mengganggu irigasi, menurunkan produktivitas sawah, meningkatkan risiko gagal panen hingga berdampak pada pendapatan petani.

Karena itu, Fraksi Golkar meminta Pemko Solok melakukan langkah antisipatif dengan memastikan ketersediaan air irigasi, memperbaiki jaringan irigasi yang rusak, serta memetakan wilayah yang rawan mengalami kekeringan. Pemerintah juga diminta memberikan pendampingan dan bantuan kepada petani yang terdampak. Pemerintah harus hadir sebelum kekeringan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi petani,” kata Rio.

Menurutnya, perlindungan terhadap petani bukan hanya berkaitan dengan sektor pertanian, tetapi juga bagian dari upaya menjaga ketahanan pangan dan kesejahteraan masyarakat Kota Solok.

Fraksi Golkar turut menyoroti kondisi cuaca berkabut di Kota Solok yang menyebabkan jarak pandang terbatas dan berpotensi menimbulkan gangguan kesehatan, terutama pada masyarakat yang memiliki risiko terhadap masalah pernapasan.

Fraksi meminta Dinas Kesehatan melakukan pemantauan terhadap kondisi udara dan keluhan kesehatan masyarakat. Selain itu, pemerintah diminta memperkuat edukasi kepada masyarakat mengenai langkah-langkah pencegahan, khususnya bagi anak-anak dan lanjut usia. Koordinasi antara Dinas Kesehatan, Dinas Lingkungan Hidup, BPBD serta fasilitas pelayanan kesehatan juga dinilai perlu diperkuat. Pemerintah harus bertindak cepat, karena kesehatan dan keselamatan masyarakat merupakan prioritas utama,” tegasnya.

Selain persoalan pertanian dan kesehatan, Fraksi Golkar meminta Pemko Solok lebih cermat dalam merencanakan pembangunan. Pemerintah diminta mengutamakan program yang benar-benar dibutuhkan masyarakat dan mengoptimalkan bangunan maupun infrastruktur yang sudah tersedia.

Fraksi Golkar mengingatkan agar APBD tidak hanya berorientasi pada pembangunan fisik baru, tetapi juga memastikan fasilitas yang telah dibangun dapat digunakan secara efektif dan memberikan manfaat bagi masyarakat. Ukuran keberhasilan pembangunan bukanlah berapa banyak bangunan yang berhasil didirikan, tetapi seberapa besar bangunan dan infrastruktur tersebut mampu memberikan manfaat dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” ujar Rio.

Fraksi Golkar berharap pembahasan Ranperda Perubahan APBD 2026 dapat dilakukan secara terbuka dan konstruktif, sehingga setiap rupiah anggaran daerah benar-benar diarahkan untuk menjawab kebutuhan masyarakat serta mendukung pembangunan Kota Solok. (Bagian Persidangan dan Per-UU-an)